Jet Kepresidenan Nigeria Bisa Disita Kreditur Asing

Presiden Nigeria turun dari Boeing Business Jet negara itu

Bagaimana Anda merepo pesawat dari entitas berdaulat dengan militer?
Foto: Audu Ali Marte / AFP (Gambar Getty)

NigeriaArmada Udara Kepresidenan bisa berisiko disita oleh kreditur asing. Pukul NG melaporkan bahwa unit angkutan udara eksekutif saat ini berutang kepada penyedia layanan untuk peningkatan kelaikan udara yang dibuat untuk pesawat. Anggota parlemen juga belum mengalokasikan unit anggaran yang cukup tinggi untuk menerima pembaruan terjadwal untuk menjaga kelaikan udara. Akibatnya, layanan telah ditunda untuk mencegah pesawat disita. TSituasi ini menimbulkan pertanyaan apakah entitas asing dapat menyita pesawat milik pemerintah, atau apakah mereka kebal sebagai properti diplomatik.

Armada Udara Kepresidenan (PAF) melayani tujuan yang sama dengan pesawat pemerintah dari negara lain. Unit ini dimaksudkan untuk menyediakan transportasi yang aman bagi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat lainnya di pemerintahan Nigeria. Saat ini ada sepuluh pesawat dalam armada: empat helikopter AgustaWestland, dua Arus Teluk jet bisnis, dua jet bisnis Dassault Falcon 7Xs dan Boeing Business Jet (737-800).

Armada Udara Presiden meminta $10,1 juta untuk pemeliharaan pada tahun 2023, tetapi hanya menerima $3,3 juta dari Majelis Nasional Nigeria. Wakil Marsekal Udara Abubakar Abdullahi, Komandan PAF, menjelaskan dalam sidang komite anggaran pertahanan bahwa beberapa faktor menentukan jumlah yang diminta. Usia rata-rata armada pesawat adalah 11 tahun, sedikit lebih muda dari dua helikopter baru yang dikirim tahun lalu. Dia beralasan bahwa pesawat yang lebih tua membuat perawatan lebih mahal. Abdullahi mencatat bahwa unitnya diharapkan melakukan lebih banyak misi dari biasanya pada tahun 2023 karena ini adalah tahun pemilu di Nigeria.

Abdullahi juga mencatat:

“Konsekuensi kekurangan dana armada dapat berdampak buruk pada operasi keselamatan. Hal ini juga dapat menyebabkan bangsa kita dipermalukan di dunia internasional baik melalui penyitaan pesawat PAF di bandara asing maupun fasilitas perawatan. Selain itu, negara-negara lain dapat menolak izin terbang pesawat PAF yang diperlukan untuk misi luar negeri.

Pukul NG disebutkan bahwa Muhammadu Buhari, Presiden Nigeria, telah berjanji untuk mengurangi ukuran Armada Udara Kepresidenan. Selama delapan tahun masa kepresidenan Buhari, anggaran PAF meningkat 121 persen. Dengan masa jabatan kepresidenan Nigeria dibatasi untuk dua masa jabatan empat tahun, Buhari tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Selain itu, solusi mudah untuk melunasi hutang dan mengurangi ukuran PAF adalah dengan menjual sebagian pesawat.